Wabup Barito Utara Tegaskan Komitmen Perkuat Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Karhutla

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Felix, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam menghadapi potensi bencana yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini.

"Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara. Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah," ujar Felix.

Ia menambahkan, melalui koordinasi yang intensif tersebut, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat guna melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana.

Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa hingga 30 Juli 2026 telah terjadi sebanyak 1.345 kejadian bencana di Indonesia. Sebanyak 99,10 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 0,90 persen merupakan bencana geologi. Jenis bencana yang paling banyak terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.

BNPB juga memprediksi puncak risiko bencana akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan wilayah Sumatra dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, masuk kategori risiko tinggi.

Selain itu, BNPB mengingatkan adanya potensi El Nino kuat yang diperkirakan menyebabkan cuaca lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027. Hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas telah mencapai 48.458,93 hektare, sementara kebakaran di Pulau Kalimantan didominasi lahan gambut yang berpotensi memicu kabut asap lintas batas negara.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BNPB memperkuat berbagai langkah mitigasi nasional, di antaranya peningkatan personel, dukungan peralatan pemadam, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum, serta pemantauan kondisi iklim secara berkala.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar di Kalteng hingga Juli 2026 telah mencapai 3.096,52 hektare. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku mulai 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Pemerintah Provinsi juga mengoptimalkan operasi gabungan yang melibatkan sekitar 10.700 personel dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan. Operasi dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara di sejumlah wilayah rawan.

Selain mengusulkan penambahan helikopter water bombing di wilayah barat Kalimantan Tengah, Gubernur juga meminta dukungan BNPB berupa mesin pompa jinjing, sumur bor, selang pemadam, serta Dana Siap Pakai (DSP) untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota.

Menutup arahannya, Gubernur Agustiar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar segera mengambil langkah strategis sesuai kondisi daerah masing-masing, termasuk menetapkan status siaga darurat bila diperlukan, mengoptimalkan anggaran, personel, dan memperkuat koordinasi bersama Forkopimda.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan kesiapan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung upaya pengendalian karhutla guna menjaga keselamatan masyarakat dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang bebas dari kabut asap.(Um/Re)