MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (20/7/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), kepala perangkat daerah, serta para undangan.

Dalam pidatonya, Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, dan dukungan yang diberikan terhadap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi, saran, masukan, serta dukungan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD. Seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah," ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya merupakan bukti komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi masukan fraksi-fraksi DPRD terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menyatakan pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dalam menggali potensi pendapatan dengan tetap memprioritaskan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Menanggapi saran agar dalam menyusun strategi dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kecamatan dan desa serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, kami menyambut baik saran tersebut dan siap bersinergi dalam pembahasannya," tegasnya.

Selain meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan efektivitas belanja daerah agar setiap program pembangunan dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara.

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Kabupaten Barito Utara.