Bupati Shalahuddin Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan Jembatan Lemo, Hak Warga Tetap Diutamakan

MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., mengajak seluruh masyarakat mendukung pembangunan Jembatan Lemo melalui komunikasi, sosialisasi, dan musyawarah bersama, terutama dengan warga yang terdampak langsung oleh pelaksanaan proyek strategis tersebut.

Ajakan itu disampaikan Bupati saat memimpin rapat sosialisasi, silaturahmi, dan koordinasi bersama masyarakat terdampak pembangunan Jembatan Lemo di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Utara, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, M.AP., Ketua DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, Camat Teweh Tengah, serta masyarakat yang terdampak pembangunan jembatan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Lemo memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar akses transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut nantinya akan memperkuat hubungan transportasi antara Desa Lemo dan Muara Teweh sehingga dapat mempercepat mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa.

“Jembatan ini sangat penting untuk menghubungkan Desa Lemo dengan Muara Teweh. Kami yakin, setelah jembatan ini selesai, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa akan semakin cepat,” ujar Shalahuddin.

Pemerintah Buka Ruang Dialog dengan Masyarakat

Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat, khususnya warga yang terdampak langsung oleh proyek tersebut.

Ia menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan dampak pembangunan terhadap rumah, akses warga, kebisingan, dan kondisi lingkungan sekitar.

“Kami meminta dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada masyarakat yang terdampak, silakan sampaikan dalam forum ini agar bisa kita koordinasikan dan carikan solusi bersama,” tegasnya.

Menurut Bupati, komunikasi dan musyawarah menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mengupayakan penyelesaian terhadap hak-hak masyarakat terdampak berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk apabila terdapat hak atas ganti rugi atau bentuk kompensasi lainnya yang memenuhi ketentuan.

Penyelesaian Hak Warga Harus Sesuai Prosedur

Shalahuddin juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian hak masyarakat membutuhkan tahapan administrasi dan penganggaran yang harus dilaksanakan sesuai mekanisme APBD serta prosedur yang berlaku.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan kepastian kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum dan proses administrasi yang diperlukan.

Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi dan koordinasi sehingga pembangunan Jembatan Lemo dapat berjalan lancar, tanpa mengabaikan kepentingan warga yang terdampak.

“Kita ingin pembangunan berjalan lancar, tetapi hak masyarakat juga harus diperhatikan. Mari kita selesaikan semuanya melalui komunikasi dan musyawarah yang baik,” pungkasnya.

Setelah penyampaian arahan Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sesi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus membuka ruang diskusi interaktif mengenai pelaksanaan pembangunan dan berbagai persoalan yang perlu dikoordinasikan.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan Jembatan Lemo dapat terlaksana sesuai rencana, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta tetap memperhatikan hak-hak warga yang terdampak.